Kabarkalikudi – Gelontoran dana milyaran rupiah dari pemerintah pusat untuk dana desa menjadi panas bagi pemerintah desa. Dari sejumlah program yang harus tepat sasaran dalam pencairan dana desa, hingga rekap laporan penggunaan dana desa tersebut.

Sejumlah dana tersebut harus benar-benar terealiasasi untuk pembangunan desa. Dari sarana prasarana pemerintah desa hingga pembangunan jalan dan sebagainya. Hal seperti ini harus jelas dan pasti laporannya. Dari siapa saja yang mengikuti rapat hingga dana yang digunakan.

Lalu bagaimana untuk antisipasi penyelewengan dana desa. Beberapa tips dari Komisioner KIP Sulawesi Utara, Reidi Sumual agar KADES atau Aparat desa tidak masuk bui sebagai berikut:

  1. Adakah papan informasi desa di KTR desa? Lihat apakah ada informasi terbaru?
  2. Apakah TOTAL anggaran yang masuk ke desa diumumkan? Berapa totalnya? Lalu sumbernya dari mana?
  3. Semua keputusan desa diumumkan atau tidak?
  4. Rencana pembangunan fisik dan non-fisik diputuskan dalam forum atau rapat apa? Siapa saja mengikuti dan dilibatkan?
  5. Berapa realisasi anggaran untuk proyek tersebut? Apakah ditempel pada papan informasi desa?
  6. Semua dana yang masuk tersimpan di rekening siapa?
  7. Kapan masyarakat atau warga desa mengetahui laporan keuangan desa? Setiap bulan atau setiap enam bulan sekali?
  8. Siapa saja yang ditugaskan untuk mengukur kualitas proyek? Siapa yang ditugaskan untuk mengawasi keseluruhan dana desa?
  9. Berapa banyak dana desa yang digunakan untuk operasional? Siapa saja yang menggunakannya? Apakah ada bukti dokumentasi dan surat tugas?
  10. Adakah rekening koran atau mutasi Buku Rekening yang disalin untuk diumumkan secara berkala pada papan informasi?
  11. Perhatikan juga nota-nota belanja dan keabsahannya. Adakah nomor nota, nomor telepon toko?

Kita sebagai warga desa harus mengawasi dana desa yang besar ini. Adakah pembangunan desa yang terlaksana atau tidak. Nah, sembari bangun desa sambil cegah korupsi.

Lihat dokumentasi dari dana desa di seluruh Indonesia di sana.